Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi Klamono-Segun Sorong: Cek Proyek Fisik hingga Aspirasi Warga

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Klamono-Segun, Kabupaten Sorong di Aimas, Sabtu (8/11/2025).

Kepala Bidang Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral (Dinaskertrans dan ESDM) Papua Barat Daya Ronald Noya mengatakan, kegiatan bertujuan menilai kinerja program sekaligus aspirasi masyarakat.

Baca juga: Titik-titik Daerah Transmigrasi di Kabupaten Sorong Sejak 1977 Kini jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Aspirasi di tingkat kampung dan distrik nantinya bisa ditindaklanjuti pemerintah kabupaten maupun provinsi sesuai kewenangan masing-masing.

Ronald menjelaskan, kawasan transmigrasi Klamono-Segun yang dibangun sejak 2018 mencakup 10 distrik dan 45 kampung. 

Baca juga: Tim IPB Beber Data Hasil Survei Potensi Kawasan Transmigrasi Nasional pada FGD di Kabupaten Sorong

Program difokuskan pada pemberdayaan masyarakat lokal karena tidak ada lagi transmigrasi dari luar Papua.

"Kami fokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan memprioritaskan Dana Otsus bagi Orang Asli Papua (OAP)," kata Ronald kepada TribunSorong.com.

"Dana dari Kementerian Transmigrasi tetap bisa dimanfaatkan untuk masyarakat umum di kawasan transmigrasi." 

Ronald menambahkan, hasil monitoring difokuskan pada progres pembangunan fisik, seperti toilet sekolah modern, peningkatan jalan, dan rehabilitasi sekolah.

Selain itu meninjau hasil tanam masyarakat, hasil produksi cukup baik, tetapi masih ada catatan soal pemasaran.

"Kami akan berkoordinasi dengan UMKM dan Dinas Pertanian agar bisa membantu," ujar Ronald.

"Pemerintah provinsi juga memberikan bantuan bibit tanaman dan sarana pendukung pertanian lainnya." 

Baca juga: Pemkab Sorong Dukung Program Transmigrasi Lokal, 3 Lokasi Ini Jadi Atensi

Ronald menambahkan, persoalan infrastruktur jalan menjadi satu dari sejumlah kendala yang dikeluhkan masyarakat. 

Kondisi akses yang terbatas membuat hasil pertanian sulit dijual keluar daerah.

Pemda akan mendorong agar usulan perbaikan jalan bisa difasilitasi melalui Kementerian Transmigrasi. 

"Di kementerian ada program Trans Gotong Royong bekerja sama dengan instansi terkait," ucap Ronald.

Trans Gotong Royong