Ini Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Materi Raperda APBD Kota Sorong Tahun 2025

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Sorong menggelar Rapat Pleno XXIV Paripurna XVIII DPR Kota Sorong Masa Sidang Tahun 2024.

Agenda rapat paripurna ini adalah membahas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Pj Wali Kota Sorong Serahkan Materi Raperda APBD 2025 ke DPRD, Ini Program Prioritas Pembangunan

Rapat tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kota Sorong pada Selasa (26/11/2024) dan dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Sorong, Jhon Lewerissa serta Wakil Ketua Sementara Syahrir Nurdin.

Pembahasan ini merupakan kelanjutan dari penyerahan resmi materi Raperda APBD 2025 oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Sorong, Bernhard E Rondonuwu yang dilaksanakan sehari sebelumnya, Senin (25/11/2024). 

Dalam rapat paripurna kali ini, setiap fraksi menyampaikan pandangan, usulan, dan catatan strategis terkait prioritas program yang diusulkan dalam Raperda APBD 2025.

Empat fraksi yang memberikan pandangannya adalah Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Gerakan Indonesia Maju, dan Fraksi Partai Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa.

• Fraksi Golkar Prioritas pada Digitalisasi dan Infrastruktur
  Fraksi Golkar menyoroti pentingnya digitalisasi pajak dan retribusi untuk meningkatkan transparansi serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka juga menekankan perlunya pengelolaan sampah modern, solusi banjir berkelanjutan, serta penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
• Fraksi PKS: Revitalisasi Pasar dan Perlindungan Budaya Lokal
  PKS memberikan apresiasi atas kenaikan PAD di tahun 2025. Mereka juga menyoroti pentingnya revitalisasi Pasar Remu pascakebakaran, normalisasi drainase untuk mengatasi banjir, serta penguatan Perda Bahasa Daerah untuk menjaga keberagaman budaya lokal.
• Fraksi Gerakan Indonesia Maju: Kritik dan Peningkatan SDM
  Fraksi ini menyoroti perlunya pengelolaan potensi daerah yang lebih optimal. Mereka mengusulkan peningkatan kualitas SDM, implementasi Perda Masterplan Banjir, dan pengendalian ketat pemberian izin mendirikan bangunan agar tidak memperburuk kondisi lingkungan.
• Fraksi Partai Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa: Dukungan Smart City dan Rumah Kumuh
  Fraksi ini mendukung penuh program Smart City, Mall Pelayanan Publik, dan pembangunan 5.000 unit rumah di kawasan kumuh pesisir.Mereka juga menyoroti pentingnya pengelolaan air bersih oleh Tirta Remu serta program makanan gratis nasional sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. (tribunsorong.com/ismail saleh)