Pemprov Papua Barat Daya Optimalisasi Layanan Publik Sektor Kelautan, Pertanian dan Lingkungan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menggelar rapat di lantai 2 kantor gubernur, pada Selasa (21/1/2025).

Rapat itu membahas pembentukan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD). 

Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan Wakil Bupati Terpilih se-Papua Barat Daya, Paling Tinggi Rp1,3 M 

Pembentukan UPTD ini bertujuan meningkatkan pengelolaan sektor kelautan, perikanan, pertanian, perhubungan, serta lingkungan hidup.

Dan untuk memastikan kinerja serta pengembangan sektor-sektor vital di wilayah tersebut.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Selasa 21 Januari 2025, Sejumlah Wilayah Berpotensi Hujan Ringan

Pembentukan UPTD ini dianggap penting memperbaiki kualitas layanan publik, mempercepat proses administrasi.

Serta mendukung pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan. 

Baca juga: Program Sekolah Sepanjang Hari di Sorong Selatan Jadi Solusi Putus Sekolah di Papua Barat Daya

UPTD akan mengelola berbagai unit pelayanan di sektor-sektor kunci, seperti kelautan dan perikanan, perhubungan, serta lingkungan hidup dan kehutanan.

Pj Sekda Papua Barat Daya, Jhony Way menekankan, perlunya langkah-langkah strategis dalam memaksimalkan potensi daerah untuk kemajuan provinsi baru ini.

Pentingnya koordinasi antar instansi dan pengelolaan anggaran lebih efektif mendukung berbagai sektor vital. 

"Beberapa rancangan sudah disiapkan, dan kita perlu menyusun langkah awal sesuai dengan kemampuan anggaran dan sumber daya yang ada, lalu melakukan evaluasi meningkatkan kapasitas kita ke depan," ungkapnya.

Salah satu, isu yang menjadi perhatian utama Jhony Way adalah pendapatan yang belum maksimal dari beberapa dinas. 

Ia menyoroti sektor Samsat yang telah diserahkan dari provinsi induk, yang dianggap berjalan cukup baik. 

Namun, ia juga menekankan bahwa sektor-sektor lain, terutama perikanan, perlu segera dioptimalkan.

"Saya berharap sektor perikanan dan sektor lainnya yang berasal dari provinsi induk dapat segera dioptimalkan," tegas Jhony Way.

Baca juga: Teror Pocong di Sorong: 5 Komisioner Bawaslu Papua Barat Daya Diduga Jadi Sasaran Santet

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya efektivitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ia mengungkapkan bahwa sektor Samsat memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. 

"Kita harus merencanakan pengelolaan lebih baik, termasuk mengalokasikan dana secara bijak dan terarah," jelasnya.

Selain itu, Jhony Way juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap dinas-dinas cabang seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sektor pertanian, dan laboratorium. 

Ia meminta agar setiap kebutuhan operasional dari sektor-sektor tersebut diperhatikan dengan seksama dan diajukan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

"Kami harus memastikan bahwa setiap pengajuan operasional sesuai dengan prioritas yang ditetapkan," katanya.

Baca juga: Persiapkan Program Makan Bergizi Gratis, Pemprov Papua Barat Daya Fokus Berdayakan Ekonomi Lokal

Jhony Way menegaskan, pentingnya merumuskan langkah-langkah tepat berdasarkan tingkat urgensinya. 

Ia berharap diskusi dalam rapat ini dapat menghasilkan keputusan terbaik untuk mendukung perkembangan Papua Barat Daya ke depan.

"Saya meminta kita semua mengurutkan hal-hal penting sesuai dengan tingkat urgensinya. Semoga diskusi ini menghasilkan keputusan terbaik demi kemajuan provinsi kita," tutup pria asal Maybrat itu.

Rencana Pembentukan UPTD di Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus utama dalam pembentukan UPTD. 

Berikut beberapa UPTD yang direncanakan oleh Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan:

• UPT Klademak - Mengelola bidang kelautan dan perikanan untuk memperkuat pemanfaatan potensi laut.
• UPT Pelabuhan Perikanan Sorong - Meningkatkan infrastruktur pelabuhan untuk mendukung industri perikanan lokal.
• UPT Laboratorium Pengujian & Penerapan Mutu Produk Perikanan - Menjamin kualitas produk perikanan dari daerah.
• UPT Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Mengelola perlindungan tanaman pangan dan pengembangan hortikultura.
• UPT Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan - Mendukung sertifikasi benih untuk hasil pertanian yang lebih optimal.
• UPT Balai Perbenihan Palawijabun - Fokus pada pengembangan benih palawija berkualitas.

Pembentukan UPTD di Sektor Perhubungan

Dinas Perhubungan juga merencanakan pembentukan beberapa UPTD untuk mengelola terminal penumpang di berbagai daerah, guna meningkatkan layanan transportasi dan memperlancar konektivitas antarwilayah:

• UPT Terminal Penumpang Kota Sorong
• UPT Terminal Penumpang Kabupaten Tambrauw
• UPT Terminal Penumpang Kabupaten Sorong Selatan
• UPTD di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Kehutanan juga menyusun rencana pembentukan UPTD yang akan menjaga kelestarian hutan dan pengelolaan sumber daya alam, di antaranya:

• UPT KPHP Kota Sorong
• UPT KPHP Kabupaten Sorong Selatan
• UPT KPHP Kabupaten Raja Ampat
• UPT KPHP Kabupaten Maybrat
• UPT KPHP Kabupaten Sorong
• UPT KPHL Kabupaten Tambrauw
• Persiapan Pembentukan UPTD

Proses pembentukan UPTD membutuhkan sejumlah persyaratan administratif, di antaranya kajian akademis, analisis rasio belanja pegawai, serta data dukung relevan. 

Selain itu, rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diperlukan untuk memastikan kelancaran pembentukan UPTD.

Baca juga: Rakerwil II Hidayatullah Papua Barat Daya: Perkuat Peran Sosial dan Dakwah di Wilayah Terpencil

Pembentukan UPTD ini diharapkan membawa dampak positif dalam pengelolaan sektor-sektor vital di Papua Barat Daya dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. 

Pemprov Papua Barat Daya optimis, bahwa dengan kerja sama antarinstansi, pembentukan UPTD ini akan membuka peluang pembangunan lebih merata dan berkelanjutan.

Baca juga: BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi di Papua Barat Daya

Dengan sinergi baik, pembentukan UPTD akan menjadi langkah besar dalam mewujudkan pelayanan publik lebih efisien dan berkualitas di wilayah Papua Barat Daya. (tribunsorong.com/angela cindy)