Pemeriksaan Keuangan Pemda Papua Barat Daya Dimulai, Dokumen Wajib Disiapkan

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat Daya meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) di wilayah tersebut menyiapkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban guna pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.

Baca juga: Pastikan Transparansi, BPK RI Mulai Audit Keuangan Pemda se-Papua Barat Daya

Kepala BPK RI Perwakilan Papua Barat Daya, Rahmadi menyampaikan, bahwa pemeriksaan interim LKPD tahun 2024 akan berlangsung selama 25 hari, mulai dari 16 Februari hingga 12 Maret 2025.

"Pemeriksaan ini akan mencakup seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya, termasuk Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kota Sorong, serta pemerintah kabupaten seperti Sorong, Raja Ampat, Sorong Selatan, Tambrauw, dan Maybrat," ujarnya kepada TribunSorong.com, Senin (17/2/2025).

Ia menegaskan, bahwa dalam pemeriksaan ini, seluruh dokumen terkait, seperti laporan pertanggungjawaban keuangan, pendapatan, dan belanja, harus disiapkan dan diserahkan sesuai ketentuan.

Lebih lanjut, Rahmadi menyoroti hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, di mana terdapat empat pemerintah daerah di Papua Barat Daya yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Baca juga: BPK RI Periksa LKPD 2024 Papua Barat Daya, Pj Gubernur: Bukan Mencari Kesalahan

Ia pun berharap agar tahun ini terjadi peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Saya harap tahun ini bisa lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk terus berkomunikasi dan saling bertanya jika ada hal yang perlu diperjelas," tambahnya. (tribunsorong.com/ taufik nuhuyanan)