Data Valid Terintegrasi jadi Kunci Intervensi Stunting, DP2KBP3A Kabupaten Sorong Perkuat Manajemen

TRIBUNSORONG.COM, AIMAS - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya menyiapkan sistem data dalam penanganan masalah stunting.

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, dan Penggerakan, DP2KBP3A Kabupaten Sorong Jenny Pendek mengatakan, penataan, verifikasi, dan pemutakhiran data sasaran serta layanan intervensi stunting mutlak diperlukan.

“Kami memastikan seluruh data program yang sudah kami susun benar-benar terinput secara baik, mulai dari data sasaran, layanan, hingga catatan masalah yang ditemui di lapangan dari tingkat kampung, distrik,puskesmas sampai kabupaten,” ujarnya kepada TribunSorong.com usai kegiatan Sistem Manajemen Data Stunting 2025 di Aimas pada Jumat (18/7/2025).

Baca juga: Input Data Stunting di Sorong Kini Wajib Melalui Web Stunting, Admin Harus Paham Alur

Menurut Jenny, data menjadi kunci untuk merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran. 

Melalui data akurat, pemerintah daerah dapat mengetahui hambatan di lapangan dan menentukan langkah intervensi yang lebih efektif.

Proses ini dilakukan bersama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Baperlitbang) Kabupaten Sorong sebagai koordinator percepatan penurunan stunting daerah.

Data terintegrasi yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar perencanaan lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sorong.

“Dari data valid tersebut, intervensi bisa dipercepat dan persoalan di lapangan bisa ditangani lebih tepat,” kata Jenny.

Baca juga: 3 Program Unggulan DPPKB Kota Sorong Tangani Persoalan Stunting

Ia menyebut, Sistem Manajemen Data Stunting 2025 diikuti admin data dan perencana dari seluruh perangkat daerah teknis, lembaga mitra, puskesmas, serta petugas lapangan dari tingkat distrik dan kampung/kelurahan. 

Kegiatan bertujuan menyampersepsi, memperkuat koordinasi, serta memastikan seluruh data stunting di Kabupaten Sorong terinput secara valid, lengkap, dan terintegrasi

"Kegiatan juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petugas lapangan dalam pengelolaan dan analisis data berbasis sistem digital," ucap Jenny.

Anggaran terbatas 

Lebih lanjut Jenny mengatakan, keterbatasan anggaran dan efisiensi dana menghambat pengumpulan data dari 30 distrik dan puskesmas.

Permasalahan ini terjadi pada pelaksanaan program tahun 2025, setelah adanya pembaruan sistem dari 2024 ke 2025.

Baca juga: Dinkes Papua Barat Daya Desak Penempatan Koordinator BKKBN untuk Percepat Penanganan Stunting 

Dana aksi konvergensi yang terbatas serta pembaruan sistem e-Bangda menyebabkan proses input data menjadi lebih detail, tetapi juga lebih lambat karena setiap perangkat daerah, distrik, dan puskesmas memiliki akun (user dan password) sendiri.

"Saat ini pengumpulan data dilakukan secara bertahap melibatkan perwakilan distrik dan puskesmas," katanya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)