Aksi Protes Penyaluran BLT untuk Penerima DBH Migas, Massa Pecah Kaca Kantor Bupati Sorong

"Mereka lalu mengadu ke pemerintah daerah kemudian ditanggapi, padahal pemerintah sudah menetapkan agar pembukaan rekening per KK," kata Sem Son.

Baca juga: DBH Migas Ditransfer ke Rekening Penerima, Ini Peran Pemkab Sorong dalam Penyaluran

Hal inilah yang menghambat proses pembayaran ke penerima manfaat lainnya sehingga masyarakat datang ke kantor bupati guna meminta penjelasan.

Dari pihak pemda menyatakan, berdasarkan aduan dari perwakilan marga, masalah harus diselesaikan secara internal. 

"Menurut kami, aturan tidak menjamin hal itu, karena dalam SK pembayaran untuk 10 distrik tidak bisa ada SK ganda, melainkan hanya satu," ucap Sem Son.

Baca juga: Pembagian DBH Migas, Kabupaten Raja Ampat Terima Rp11 Miliar Lebih

Ia menilai, dari sisi hukum adat, persoalan muncul karena adanya klaim sepihak terhadap sumber migas tanpa mempertimbangkan marga lain di wilayah yang sama.

Sem Son mencontohkan, ada yang mengeklaim memiliki 10 sumur di dalam wilayah itu, padahal harus dilihat juga berapa marga yang hidup dan memiliki hak di area tersebut. 

"Kalau dibiarkan, ini bisa memicu konflik antarkeluarga," katanya. (tribunsorong.com/aldy tamnge)