Pimpinan dan Anggota DPR Kota Sorong Lesehan di Aspal, Dengarkan Aspirasi Mahasiswa

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Pemandangan berbeda terlihat di halaman kantor DPR Kota Sorong, Selasa (2/9/2025). 

Pimpinan dan anggota dewan memilih duduk lesehan bersama mahasiswa saat aksi demo berlangsung.

Baca juga: BREAKING NEWS: Mahasiswa Gelar Demo, Bergerak dari Kampus UMS Menuju Kantor DPR Kota Sorong

Momen ini terlihat saat menyerap DPR Kota Sorong terima aspirasi Tritura Rakyat Papua Barat Daya.

Kebersamaan itu menggambarkan suasana damai dan dialog terbuka.

Baca juga: UPDATE Presiden Timur Kecam Pernyataan Presiden Prabowo Subianto

Wakil rakyat dan mahasiswa duduk tanpa jarak di atas aspal, sembari mendengarkan dan menanggapi poin-poin aspirasi.

Wakil Ketua II DPR Kota Sorong Michael Ricky Taneri mengatakan, mahasiswa menyuarakan pendapat tertib dan tanggung jawab.

“Kami ucap apresiasi dan terima kasih sudah menyampaikan aspirasi dengan baik, tertib, dan dari hati,” ujar Michael.

Michael menjelaskan, aspirasi akan ditindaklanjuti melalui mekanisme DPR. 

Dalam satu hingga dua hari ke depan, aspirasi itu akan dibawa ke fraksi-fraksi untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Baca juga: Tritura Rakyat Papua Barat Daya Dibacakan Depan Kantor DPR Kota Sorong, Apa Isinya?

Pansus maksimal beranggotakan 15 orang, sesuai tata tertib DPR. 

“Tapi jumlahnya menyesuaikan komposisi fraksi dan agenda dewan yang cukup padat, mulai dari LKPJ, WPPS Perubahan, hingga RPJMD,” katanya.

Baca juga: Mahasiswa Desak Kapolri Copot Kapolresta Sorong Kota Buntut Kasus Penembakan dan Aksi Polisi Joget

Lebih lanjut, Michael bilang mahasiswa tetap dilibatkan dalam proses pembahasan meski tidak masuk secara formal ke dalam pansus.

“Ini bentuk transparansi sekaligus ruang partisipasi publik,” katanya.

Tritura Rakyat Papua Barat Daya

Aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama, disebut sebagai “Tritura Rakyat Papua Barat Daya”.

Tritura Rakyat berisi, hentikan kekerasan negara, tegakkan akuntabilitas, dan kembalikan martabat adat.

Ketua Badko HMI Papua Barat-Papua Barat Daya Abdul Kadir Loklomin mengatakan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap situasi hukum, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan di Papua Barat Daya.

“Kami tidak ingin hukum dipakai untuk kepentingan kekuasaan. Penegakan hukum harus berdasarkan keadilan, bukan kepentingan pemerintah atau pihak tertentu,” tegas Abdul Kadir dalam orasinya.

Baca juga: Fraksi APPSA Usul 9 Poin Strategis sebagai Pondasi Pembangunan dalam RPJMD 20252029 Kota Sorong

Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak DPR Kota Sorong segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) independen mengusut kasus penembakan warga sipil di Sorong yang mereka nilai sebagai pelanggaran HAM dan bentuk kekerasan negara.

Selain itu, aliansi mahasiswa juga menuntut Presiden RI mencopot sejumlah pejabat dan aparat di Papua Barat Daya yang dianggap gagal melindungi rakyat, mulai dari unsur Forkopimda, Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota Sorong, Kapolresta Sorong, hingga Kapolda Papua Barat Daya.

Tuntutan terakhir adalah meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. 

Menurut mereka, pengesahan RUU ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi masyarakat adat Papua.

“Identitas masyarakat adat Papua adalah fondasi kultural dan ekologis. Tanpa pengakuan hukum yang kuat, masyarakat adat akan terus berada dalam posisi marginal,” tambah Abdul Kadir.

Baca juga: 10 Poin Pandangan Umum Fraksi GIM dalam Raperda RPJMD Kota Sorong 2025-2029

Aliansi mahasiswa menegaskan, apabila tuntutan mereka tidak diindahkan, maka rakyat akan menyatakan mosi tidak percaya dengan melakukan penyegelan kantor DPR Kota Sorong. (tribunsorong.com/ismail saleh)