APBD Kota Sorong

Pandangan Umum Kelompok Khusus DPR Kota Sorong terhadap RAPBD 2025: Sorot Pendataan OAP Akurat

Kelompok Khusus secara khusus meminta perhatian Pemkot Sorong terhadap Orang Asli Papua (OAP). 

Penulis: Ismail Saleh | Editor: Petrus Bolly Lamak
TRIBUNSORONG.COM/ISMAIL SALEH
KELOMPOK KHUSUS - Kelompok Khusus DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2025. 

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Kelompok Khusus DPR Kota Sorong menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sorong Tahun Anggaran 2025.

Baca juga: Utang Pemkot Sorong ke Tirta Remu dan Pemerintah Pusat Jadi Sorotan Utama Fraksi GIM

Dalam Rapat Paripurna XXIV DPR Kota Sorong pada Sabtu (27/9/2025) beragendakan pemandangan umum fraksi-fraksi, Anggota Kelompok Khusus Robert Malaseme mengatakan, bahwa perubahan RAPBD harus menjadi instrumen pembangunan berpihak kepada rakyat dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penyusunan APBD Perubahan adalah instrumen penting untuk menyesuaikan arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah agar lebih responsif terhadap kebutuhan kota. 

“Program prioritas perangkat daerah (PD) harus dilaksanakan dengan baik dan berfokus pada masyarakat,” ujarnya.

Kelompok Khusus secara khusus meminta perhatian Pemkot Sorong terhadap Orang Asli Papua (OAP). 

Mereka menekankan pentingnya pendataan OAP yang akurat, pemberian beasiswa bagi anak-anak OAP, alokasi anggaran untuk pelayanan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan OAP.

“Dan transparansi dalam laporan keuangan dan realisasi program,” ucapnya.

Baca juga: Alokasi Anggaran Pendidikan hingga Dana Otsus jadi Atensi Fraksi Golkar pada P-APBD Kota Sorong 2025

Selain itu, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua ditekankan sebagai wujud janji keadilan, perlindungan, dan keberpihakan untuk kesejahteraan OAP.

“Pemerintah Kota Sorong harus bersinergi dengan pemerintah pusat agar bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dapat menyentuh masyarakat OAP secara merata,” katanya.

Lebih lanjut, Kelompok Khusus mendorong pemerintah agar memperhatikan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal, khususnya melalui penyediaan tempat berjualan yang layak bagi mama-mama Papua serta pembangunan rumah tidak layak huni.

Mengakhiri pandangan umumnya, Kelompok Khusus menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin baik antara pemerintah kota dan DPR. 

Baca juga: Fraksi APPSA DPR Kota Sorong Setujui KUA-PPAS 2025 Meski Soroti Keterlambatan Pembahasan

Mereka berharap kerja sama ini terus terjaga demi mewujudkan pembangunan Kota Sorong yang maju, bersih, hijau, dan sejahtera, dengan fokus utama pada kesejahteraan masyarakat OAP, terutama Suku Moi sebagai pemilik hak ulayat di wilayah tersebut. (tribunsorong.com/ismail saleh)

Sumber: TribunSorong
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved