Dinas-dinas Kelola Dana Besar dalam Perubahan APBD Kota Sorong 2025 jadi Atensi Fraksi Golkar

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sorong 2025.

Anggota Fraksi Golkar Saman Bugis dalam Rapat Paripurna XXIV DPR Kota Sorong beragenda pandangan akhir fraksi, Selasa (30/9/2025), menjelaskan, persetujuan sebagai tanggung jawab politik.

"Urgensinya sangat tinggi dan menyangkut kebutuhan rakyat," katanya.

Baca juga: Pandangan Umum Kelompok Khusus DPR Kota Sorong terhadap RAPBD 2025: Sorot Pendataan OAP Akurat

Fraksi Golkar menyoroti pola keterlambatan yang berulang sejak penyusunan RPJMD hingga KUA-PPAS.

Kondisi itu akhirnya menumpuk di detik-detik akhir pembahasan Perubahan APBD.

"Keterlambatan dan kualitas dokumen harus dibenahi pada APBD Induk 2026," kata Saman.

Baca juga: Pangkas Seremoni hingga Akomodir Pokir, Catatan Fraksi APPSA dalam Rancangan P-APBD Kota Sorong 2025

Politisi Partai NasDem ini menambahkan, fraksi akan mengawasi pelaksanaan program di sejumlah perangkkat daerah yang mengelola anggaran besar.

Di antaranya, dinas Pendidikan, khususnya belanja hibah pendidikan dan rehabilitasi ruang kelas.

Dinas kesehatan dalam belanja alat kesehatan, tenaga medis, hingga Dana Bantuan Operasional Kesehata (BOK) di puskesmas.

Dinas pekerjaan umum dan binamarga pada proyek irigasi, sistem penyediaan air minum (SPAM), dan rekonstruksi jalan.

Berikutnya dinas perlindungan dan pengelolaan lingkungan jidup terkait pengelolaan sampah.

Baca juga: Penanganan Sampah dan Banjir Jadi Prioritas di RAPBD Perubahan Kota Sorong 2025

Begitu juga dinas pemuda dan olahraga pada proyek pembangunan fasilitas olahraga yang nyata.

Fraksi Golkar juga menekankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar benar-benar menyentuh kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

"Seperti beasiswa pendidikan, pembangunan fasilitas kesehatan, hingga hibah sosial nirlaba," ucap Saman Bugis.

Baca juga: Volume Sampah Kota Sorong Tembus 250 Ton per Hari, DPRP Tekankan Evaluasi Menyeluruh

Lanjutnya, sejumlah sektor lainnya perlu mendapat perhatian.

Antara lain penguatan kelembagaan kelurahan, pembentukan kampung yang gagal direalisasikan di tahun-tahun sebelumnya, kebersihan lingkungan kota, pembinaan generasi muda, serta kesiapan dinas pemadam kebakaran.

“APBD bukan sekadar angka dalam dokumen, tetapi janji pembangunan untuk rakyat Sorong," ujar Saman Bugis. (tribunsorong.com/ismail saleh)