Tekad Masyarakat Adat Sorong Selatan Berjuang Tolak Konsesi Sawit, Hutan sebagai Sumber Hidup

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Masyarakat ada dari suku besar Tehit, yakni sub suku Mlaqya, Afsya, Nakna, Gemna, dan Yaben lebih dari 10 tahun menyuarakan penolakan terhadap ekspansi perusahaan perkebunan sawit di Sorong Selatan, Papua Barat Daya.

Pada momen peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober lalu, mereka turun berunjuk rasa.

Baca juga: Pemuda dan Masyarakat Adat Sorong Selatan Tolak Investasi Sawit: Bongkar Hutan Menghapus Masa Depan

Aksi di depan kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Sorong Selatan, Teminabuan tersebut didukung Aliansi Pemuda Peduli Lingkungan.

"Perjuangan mereka bukan baru sekarang, itu sejak 2013,” ujar Ketua Relawan Tolak Sawit Sorong Selatan Holland Abago dalam program Saksi Kata TribunSorong.com, Rabu (29/10/2025).

Menurutnya, secara spesifik masyarakat adat menolak rencana beroperasinya perkebunan sawit PT. ASI.

Asksi damai secara adat menggambarkan tradisi menjaga menjaga hutan yang menjadi sumber pencaharian turun temurun. 

"Kami menyebutnya pele (pagar), supaya jangan ada yang datang masuk ke kebun. Artinya, kami menjaga supaya perusahaan tidak masuk dan mengambil tanah adat," ujar Holland.

Baca juga: Hari Pangan Internasional 2025: Diskusi Sawit hingga Kerusakan Lingkungan di Papua Barat Daya

Ia menyebut, PT. ASI mengantongi sejumlah izin sejak lama, mulai konsesi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), izin usaha perkebunan (IUP) dari provinsi, hingga izin lokasi seluas 14.000 hektare dari pemerintah daerah.

Area tersebut meliputi wilayah Distrik Teminabuan dan Distrik Konda. 

Apabila lahan seluas itu diambil, masyarakat tentu tidak bisa lagi berkebun, berburu, dan meramu.

"Padahal tiga hal itu sumber hidup masyarakat adat. Kalau negara ambil, sama saja membunuh ruang hidup merekat," kata Holland.

Baca juga: Di Ambang jadi Kebun Sawit, Suku Nakna Sorong Selatan Pasang Badan Jaga Hutan Keramat

Ia menambahkan, pihak perusahaan juga terus berupaya sosialisasi, mendatangi warga.

"Ada yang diajak bicara, bahkan ada yang ditawari sesuatu. Ini tanda-tanda awal, jadi kami bergerak sebelum surat permohonan HGU (Hak Guna Usaha) itu masuk (ke dinas pertanahan, red),” ucap Holland. (tribunsorong.com/astri)