Ketua DPC Demokrat Kota Sorong Sebut Rapat di Luar Persetujuan DPC Adalah Ilegal, Akan Ada Sanksi

TRIBUNSORONG.COM, SORONG – Setelah mendapat mandat kembali memimpin Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Kota Sorong, James Nixon Senewe ditugaskan DPP untuk melakukan rekonsiliasi bersama pengurus DPC.

Perintah DPP itu langsung ditindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi DPC Partai Demokrat Kota Sorong pada Kamis (13/7/2023).

Sayangnya, setelah undangan rapat itu didistribusikan ke pengurus DPC tidak ada yang menghadiri rapat tersebut.

James Nixon Senewe menyebut, ada tantangan dari oknum Sekertaris DPC Kota Sorong dengan menginterfensi keseluruhan pengurus untuk tidak menghadiri rapat resmi dari Ketua DPC Kota Sorong defenitif berdasarkan SK DPP Partai Demokrat nomor:173/SK/DPP.PD/DPC/VII/2023 tertanggal 7 Juli 2023.

Baca juga: Pemkab Maybrat dan Sorong Selatan Sepakati Batas Wilayah, Status Tiga Kampung Ini Masuk Maybrat

Baca juga: Wapres Tiba di Fakfak Papua Barat, Ini Rangkaian Kegiatannya

Baca juga: Pj Bupati Maybrat Bertemu Direktur Kearsipan Daerah I di Kota Sorong, Diskusi Elektronik Srikandi

Baca juga: Dilarang Demo saat Wapres ke Sorong, HMI Sebut Kapolresta Sorong Kota Inkonstitusional

“Setelah saya mendapat mandat ini, saya dengan cepat membuat rapat koordinasi ini tapi sekertaris DPC mempengaruhi pengurus sehingga tidak hadir pada rapat resmi ini,” kata James Nixon Senewe kepada TribunSorong.com.

James Nixon Senewe menegaskan bahwa apabila ada rapat diluar tanpa sepengetahuan ketua DPC Partai Demokrat Kota Sorong itu dinyatakan ilegal.

Sebab rapat ilegal itu sama sekali tidak sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga (AD/RT) serta melanggar kode etik Partai.

“Saya mendapat informasi ada rapat diluar sepengetahuan saya itu adalah ilegal, kami akan memberi sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku di Partai,” tegas dia dengan nada keras.

(tribunsorong.com/petrus bolly lamak)