Raih Nilai Tertinggi Tak Lolos, Ini Cerita Peserta Seleksi Pendamping Lokal Desa di Sorong Selatan

TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUA - Bernadus Koterisa, peserta yang tidak lolos dalam Perekrutan Pendamping Lokal Desa (PLD) di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mengaku kecewa dengan hasil seleksi yang diselenggarakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Ia mengatakan, proses dan tahapan perekrutan PLD 2023 berlangsung sejak bulan September.

Bernadus mengatakan dirinya telah mengikuti tahapan-tahapan perekrutan, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, dan seleksi wawancara hingga pengumuman.

Baca juga: Dinilai Tak Penuhi Persyaratan, Hasil Seleksi Pendamping Lokal Desa di Sorong Selatan Menuai Protes

Menurut pengakuannya, dirinya memperoleh nilai tertinggi dari peserta lainnya yang dapat tempat tugas di wilayah Inanwatan.

Selain memperoleh nilai tertinggi, dirinya juga merupakan anak asli Inanwatan yang lebih mengetahui kondisi geografis wilayah itu.

"Saya kecewa dengan hasil seleksi penerimaan PLD Sorong Selatan, karena tidak mengakomodir kami sebagai anak Inanwatan," katanya.

Dia juga menolak hasil seleksi tersebut, karena dinilai tidak transparan.

"Kami yang mengikuti seleksi ada tiga orang. Di antara dua orang lainnya yang mengikuti seleksi PLD,pada tes tertulis, saya memperoleh nilai tertinggi, namun saya dinyatakan tidak lolos setelah tahap sesi wawancara," katanya.

Hasil Seleksi PLD di Sorong Selatan Disinyalir Politis

Perekrutan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, disinyalir politis.

Hal itu diungkapkan Tokoh Pemuda Imekko Randy Koterisa usai mengetahui hasil seleksi PLD di Sorong Selatan.

"Ada dugaan penerimaan anggota PLD tahun 2023 politis," katanya saat dikonfirmasi TribunSorong.com, Selasa (19/12/2023).

Baca juga: Tekan Angka Buta Aksara, Muhammadiyah Sorong Selatan Dorong Pemutakhiran Data Babusa

Dirinya menduga hasil seleksi tersebut ditunggangi kepentingan partai politik tertentu.

Ia melanjutkan, selain adanya dugaan kepentingan politik, terdapat beberapa peserta yang mengikuti seleksi diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan memanipulasi surat keterangan domisili.

"Ada peserta yang tidak memiliki dokumen atau kelengkapan persyaratan PLD, namun peserta itu dinyatakan lolos dalam seleksi tersebut," ujarnya.