Kunker DPD RI ke Papua Barat Daya, Soroti Tindak Lanjut Temuan BPK

Ringkasan Berita:

• Pertemuan bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap tata kelola pemerintahan daerah, terutama terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.
• Pemerintah provinsi berupaya menyelesaikan rekomendasi BPK, baik bersifat administrasi maupun belanja modal.
• Komite IV DPD RI akan membawa masukan daerah dalam rapat konsultasi bersama BPK RI.
• BPK Perwakilan tidak memiliki kewenangan pemutihan asset karena itu, DPD RI membawa persoalan ke BPK RI agar diberikan penyelesaian administratif.

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Komite IV DPD RI kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (18/11/2025).

Kunker kali ini, DPD RI pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di lantai 3 kantor gubernur.

Baca juga: DPD RI Soroti Lambannya Penomoran Raperda di Pemprov Papua Barat Daya

Pertemuan dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat Daya Ahmad Nausrau bersama Wakil Ketua I Komite IV DPD RI Novita Anakotta dan Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya, Mamberob Rumakiek.

Wagub Ahmad Nausrau mengatakan, pertemuan bagian dari fungsi pengawasan DPD RI terhadap tata kelola pemerintahan daerah, terutama terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Baca juga: Dinkes P2KB Papua Barat Daya Gelar Workshop Perencanaan Kebutuhan Kontrasepsi

Pemerintah provinsi berupaya menyelesaikan rekomendasi BPK, baik bersifat administrasi maupun belanja modal.

“Target kita sampai Desember, seluruh temuan LHP BPK 2024 harus selesai 100 persen,” kata Ahmad.

Wagub menyoroti temuan signifikan di kabupaten/kota salah satunya Kabupaten Sorong.

Kabupaten ini sebelumnya meraih opini WTP berturut-turut namun kemudian turun menjadi TW hingga WDP akibat kasus hukum melibatkan penjabat bupati serta temuan pada aspek pengelolaan aset.

“Pemerintah daerah kini serius pembenahan agar opini dapat kembali meningkat,” ujarnya.

Baca juga: Personel Polda Papua Barat Daya Sabet 2 Medali Turnamen Silat di Kota Sorong, Kapolda Apresiasi

Wakil Ketua I Komite IV DPD RI Novita Anakotta mengatakan, Papua Barat Daya daerah otonomi baru, sehingga memiliki dinamika dan tantangan berbeda membuat Komisi IV kunker.

“Kami perlu mendapatkan masukan dari provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.

Baca juga: Kapolda Papua Barat Daya Atensi Penanganan Tipikor Pengadaan Pakaian Dinas DPRP di Polresta

Novita menyebut tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan, meski tingkat penyelesaiannya masih harus ditingkatkan.

“Untuk provinsi, tindak lanjutnya belum terlalu maksimal, namun sudah ada komitmen kuat dari pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komite IV DPD RI akan membawa masukan daerah dalam rapat konsultasi bersama BPK RI.

“DPD hadir sebagai representasi daerah. Kami akan menyuarakan harapan dan persoalan terkait tata kelola keuangan di Papua Barat Daya,” ucap Novita.

Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya Mamberob Rumakiek menyoroti persoalan aset sebagai akar masalah temuan BPK, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Ada aset tercatat, tetapi fisiknya tidak ada atau berpindah lokasi. Ini harus diputihkan oleh BPK RI,” ujarnya.

Baca juga: Potensi Bencana Alam dan Sosial di Papua Barat Daya Tinggi, Perkuat Kapasitas SDM lewat Renkon

Menurutnya, BPK Perwakilan tidak memiliki kewenangan pemutihan asset karena itu, DPD RI membawa persoalan ke BPK RI agar diberikan penyelesaian administratif.

“Kalau tidak diputihkan, aset tidak jelas ini akan terus muncul sebagai temuan dan mengganggu opini pemeriksaan.,” ucapnya.

Baca juga: TP PKK Papua Barat Daya Gelar Rakerda Perdana, Gubernur Minta Prioritaskan Bidang-bidang Ini

Mamberob mengapresiasi langkah pemprov dan kabupaten/kota memperbaiki tata kelola keuangan, sehingga beberapa daerah berhasil meningkatkan opini pemeriksaan.

“Ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan,” kata Mamberob. (tribunsorong.com/taufik nuhuyanan)