Segini Anggaran Perubahan Kota Sorong 2025, Banggar Minta Wali Kota Evaluasi Prangkat Daerah

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Badan Anggaran (Banggar) DPR Kota Sorong menyampaikan laporan hasil pembahasan Perubahan APBD 2025 dalam Rapat Paripurna XXIV DPR Kota Sorong, Selasa (30/9/2025).

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPR Kota Sorong Michael Ricky Taneri dan Wakil Ketua I Syahrir Nurdin. 

Baca juga: Catatan Penting Fraksi APPSA terhadap Perubahan APBD Kota Sorong 2025

Anggota Banggar DPR Kota Sorong Jongky Souisa menyampaikan, bahwa berdasarkan ringkasan penjabaran APBD yang diklarifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun anggaran 2025 terdapat pendapat sebesar Rp 1.202.149.723.232.

Jumlah belanja setelah perubahan APBD sebesar Rp 1.346.459.221.058,66.

Baca juga: Setujui Perubahan APBD Kota Sorong 2025, Kelompok Khusus Tekankan Transparansi Penggunaan Dana Otsus

Ada penambahan pendapatan senilai Rp 144.309.497.826.66.

Banggar mendorong Pemkot Sorong berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak, retribusi, dan optimalisasi sektor jasa.

Baca juga: 6 Instansi Pemkot Sorong Masuk Radar Fraksi GIM dalam Pengalokasian Perubahan APBD 2025

Dari hasil evaluasi, ada 22 PD pemungut, namun banyak belum memberikan kontribusi nyata. 

“Kami meminta wali kota mengevaluasi kinerja kepala PD pemungut dalam enam bulan ke depan,” katanya.

Banggar mengingatkan agar ke depan penyusunan dokumen anggaran dilakukan sesuai tahapan regulasi agar pembahasan lebih maksimal.

Beberapa catatan di antaranya perlunya koordinasi TAPD dengan PD untuk memastikan sinkronisasi program prioritas hasil musrenbang dan reses DPR, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan.

Baca juga: Setujui Perubahan APBD Kota Sorong 2025, Fraksi PKS Tuntut Kinerja Pengelolaan Sampah dan Damkar

Terdapat alokasi anggaran di beberapa PD yang programnya kosong, sementara anggaran tersedia. 

Banggar meminta agar dana tersebut dialihkan ke PD yang membutuhkan agar pembangunan tidak stagnan.

“Pemkot Sorong diharapkan segera merealisasikan penggunaan anggaran setelah disahkan agar penyerapan tidak lambat yang bisa berdampak pada daya beli masyarakat,” katanya.

Banggar menyoroti meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Sorong mencapai 40,68 ribu jiwa atau 13,67 persen pada 2024.

Mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis menekan kemiskinan ekstrem.

Baca juga: Pandangan Umum Kelompok Khusus DPR Kota Sorong terhadap RAPBD 2025: Sorot Pendataan OAP Akurat

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,98 persen dan 39,41 persen penduduk usia produktif tercatat tidak bekerja.

“Pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja baru dan memperketat masuknya tenaga kerja dari luar tanpa kontrol,” kata Jongky.

Rekomendasi DPR

Segera mengurus status hukum tanah 20 hektare di Klawalu yang akan digunakan Dinas Perikanan.

Serta mengevaluasi dana hibah pendidikan yang cukup besar agar pemanfaatannya terukur.

Menambah lahan pemakaman umum di km 10 masuk yang sudah padat.

Mensinkronkan hasil reses DPR dengan musrenbang agar program pembangunan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Paripurna KUA-PPAS Usai, DPR Kota  Sorong Setujui Perubahan Anggaran 2025: Sinergi Pemkot Diperkuat

Menambah anggaran lampu jalan di wilayah rawan keamanan.

Mengoptimalkan penanganan sampah dengan pengangkutan dini hari.

Baca juga: Fraksi APPSA DPR Kota Sorong Setujui KUA-PPAS 2025 Meski Soroti Keterlambatan Pembahasan

Memberikan apresiasi atas bantuan cepat Pemkot Sorong sebesar Rp120 juta kepada korban penembakan rusuh yang dirawat di Manado. (tribunsorong.com/ismail saleh)